Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Otomotif

Sudah Disiram Subsidi, Penjualan Motor Listrik Seret Karena Diler Minim

0
×

Sudah Disiram Subsidi, Penjualan Motor Listrik Seret Karena Diler Minim

Sebarkan artikel ini
Sudah Diguyur Subsidi, Penjualan Motor Listrik Seret Karena Diler Minim
Jaksel.id Penjualan motor listrik dalam Indonesia masih rendah meskipun pemerintah memberikan insentif cukup besar. Minimnya jumlah total diler diduga menjadi faktor utama.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengungkapkan dari sisi internal minimnya diler jadi penghambat transaksi jual beli motor listrik di area Tanah Air.

“Menurut saya, aspek internal sebetulnya adalah dealer belum merata pada seluruh daerah. Saya tadi pagi dapat telepon dari Jember nanya, saya mau beli motor listrik subsidi, ternyata di tempat Jember belum ada padahal kota besar di dalam Jawa Timur,” kata Budi Setiyadi di acara Inabuyer EV Expo 2023, pada Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menurut Budi, dengan terbatasnya jumlah keseluruhan dealer menghasilkan adopsi kendaraan listrik menjadi rendah. Namun, katanya lagi, sebenarnya beberapa jumlah merek motor listrik yang sudah ada mempunyai tingkat komposisi pada negeri (TKDN) 40 persen sudah ada membuka dealer motor listrik. Hanya cuma jumlahnya masih terbatas lalu masih terpusat dalam Jakarta.

Berdasarkan data registrasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sampai dengan September 2023, sudah pernah terdaftar sebanyak 66.978 unit sepeda gowes motor listrik.

Sementara seperti dilansir dari Sistem Pengetahuan Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Sisapira, sisa kuota subsidi motor listrik dari pemerintah per 29 November 2023 mencapai 185.058 unit dari 200.000 unit yang dimaksud tersedia.

Dari jumlah agregat itu, 6534 pada proses pendaftaran, 4260 terverifikasi lalu 4184 yang dimaksud telah disalurkan. Sisapira sendiri bisa saja dimanfaatkan konsumen untuk mengakses subsidi motor listrik dari pemerintah.

Pemerintah sejauh ini telah memproduksi beberapa aturan untuk mempercepat perkembangan motor listrik di area Indonesia.

Contohnya adalah Perpres 55 Tahun 2019 yang digunakan tentang Percepatan Inisiatif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan beserta aturan turunan lainnya; Instruksi Presiden No. 7/2022 yang dimaksud mewajibkan pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan juga daerah; serta Permenperin No. 21/2023 yang dimaksud memberikan subsidi Rp7 untuk pembelian motor listrik dengan aturan 1 NIK 1 unit.

Sumber : Suara.com

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *